Postingan Terbaru

Latihan Soal dan Jawaban Bab 14 Menampilkan Level dan Pola Lantai pada Gerak Tari - Seni Budaya Kelas 7 SMP/MTS

Latihan Soal dan Jawaban Bab 14 Menampilkan Level dan Pola Lantai pada Gerak Tari - Seni Budaya Kelas 7 SMP/MTS Soal 1: Apa yang dimaksud dengan level? Jawaban: Level adalah ketinggian badan penari saat melakukan gerak. Soal 2: Sebutkan tiga jenis level pada gerak tari! Jawaban: Tiga jenis level pada gerak tari adalah: Level tinggi: penari berdiri tegak dengan kedua kaki rapat atau dibuka selebar bahu. Level sedang: penari berdiri dengan lutut sedikit ditekuk atau badan direndahkan. Level rendah: penari duduk, jongkok, atau bahkan membungkuk. Soal 3: Mengapa level penting dalam gerak tari? Jawaban: Level penting dalam gerak tari karena dapat membuat penampilan tari tampak lebih dinamis dan menarik. Soal 4: Bagaimana cara menampilkan level tinggi dalam gerak tari? Jawaban: Cara menampilkan level tinggi dalam gerak tari adalah dengan berdiri tegak dengan kedua kaki rapat atau dibuka selebar bahu. Soal 5: Bagaimana cara menampilkan level sedang dalam gerak tari? Jawaban: Cara

BAB 1 Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Kelas 12 ( SMA / MA / SMK ) PPKN

Ringkasan Buku Sekolah
Kelas 12 ( SMA / MA / SMK )
PPKN
BAB 1 Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

Latihan Soal dan Jawaban


Gambar .Anak jalanan merupakan golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa menikmati haknya secara utuh. Sumber: http://gmsrw12.blogspot.com


A Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara 

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.

Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.

Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.

Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitutional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undangundang dan peraturan perundangundangan di bawahnya.


Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. 

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.


B Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila 

Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. 

a. Hak atas Kewarganegaraan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 

b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

d. Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 

e. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 

f. Kemerdekan Memeluk AgamaPasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

g. Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

h. Hak Mendapat Pendidikan 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

i. Kebudayaan Nasional Indonesia Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

j. Perekonomian Nasional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

k. Kesejahteraan Sosial Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. 


C Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

c. Sikap tidak toleran.

d. Penyalahgunaan kekuasaan

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

f. Penyalahgunaan teknologi.

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut.

a. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. 

b. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, 

c. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. 

d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama,

e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi

f. Pelanggaran hak cipta, 

3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

a. Membuang sampah sembarangan

b. Melanggar aturan berlalu lintas

c. Merusak fasilitas negara, 

d. Tidak membayar pajak kepada negara, 

e. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

D Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 

b. Mengoptimalkan peran lembagalembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat

f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat 

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Tindakan penanganan dilakukan oleh lembagalembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman,

b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, 

c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.


Download Buku Sekolah Elektronik Kelas 12

Link Download


Untuk melihat barang-barang bagus dan murah silahkan cek:

Promo Produk


Komentar

Postingan Populer

Bab 10 Teknologi Ramah Lingkungan - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas 9 SMP / MTS

Bab 8 Partikel Penyusun Benda dan Makhluk Hidup - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas 9 SMP / MTS

Bab 2 Wirausaha Rekayasa Bidang Konversi Energi - Kelas 11 (SMA / MA / SMK) Prakarya